Cetak

Konseptual

A. Definisi Tata Kelola Pemerintahan

Indonesia Governance Index mendefinisikan tata kelola pemerintahan sebagai proses memformulasi dan melaksanakan kebijakan, peraturan serta prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi antara eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (bisnis).

Berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan di atas, secara operasional, terdapat 4 (empat) arena tata kelola, yaitu 1) pemerintah (political-office/pejabat politik); 2) Birokrasi; 3) Masyarakat Sipil; 4) Masyarakat Ekonomi. Empat arena ini memiliki fungsi dan kinerja yang secara kolektif menentukan kualitas tata kelola di setiap provinsi.

B. Arena Tata Kelola Menurut IGI

IGI mengukur empat arena utama yang terlibat dalam formulasi serta implementasi kebijakan atau apa yang sering disebut sebagai ‘governance’. Empat arena ini adalah Pemerintah (mencakup eksekutif dan legislatif), Birokrasi, Masyarakat Sipil dan Masyarakat Ekonomi. Setiap arena dimaknai sebagai memiliki kerangka logika yang serupa yang kemudian peran masing-masing dalam praktik-praktik tata kelola diidentifikasi. Berikut adalah cakupan definisi tiap arena:

  1. Pemerintah adalah badan pembuat kebijakan yang mencakup eksektif dan legislative. Eksekutif merujuk pada Gubernur dan Wakil Gubernur yang memiliki otoritas yang bertumpang-tindih dengan Badan Legislatif (DPRD) dalam hal membuat kerangka kebijakan serta penganggaran di tingkat provinsi. Namun demikian, Gubernur juga sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk memerintah dan mengkoordinasikan pembangunan. Di sisi lain, DPRD memiliki hak-hak eksklusif untuk mengawasi proses pembangunan yang dijalankan oleh eksekutif dan birokrasi.
  2. Birokrasi merupakan pelaksana kebijakan yang memiliki peran melayani maupun sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini Birokrasi termasuk Sekretariat Daerah dan Kantor Dinas-dinas di tingkat provinsi. Di antara banyaknya fungsi penting birokrasi, fungsi-fungsi utama yang akan diukur dalam studi ini adalah fungsi pelayanan publik, fungsi sebagai pengumpul pendapatan daerah (revenue collection) dan fungsi pengaturan ekonomi daerah.
  3. Masyarakat Sipil terdiri dari organisasi, asosiasi, yayasan, forum (formal dan informal), serikat buruh, asosiasi professional dan lembaga pendidikan maupun riset yang bersifat non-pemerintah dan non-profit. Di antara banyaknya fungsi masyarakat sipil, Kemitraan mempertimbangkan fungsi-fungsi utama yang akan diukur adalah fungsi advokasi kebijakan publik serta fungsi pemberdayaan sebagai fungsi yang paling penting.
  4. Masyarakat Ekonomi mencakup entitas bisnis dan asosiasi yang bertujuan mencari keuntungan (profit). Fungsi-fungsi utama yang diukur adalah kemampuan mereka dalam mendorong iklim bisnis yang lebih baik serta pada saat bersamaan memiliki upaya dalam melindungi kepentingan bisnis melalui kegiatan ekonomi dan produksi mereka.

C. Prinsip

Dari berbagai macam prinsip untuk mengukur tata kelola (governance), 6 (enam) prinsip yang Kemitraan anggap paling sesuai dengan kondisi sosial-politik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Partisipasi: tingkat keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses pembuatan kebijakan dalam setiap arena dan sub-arena.
  2. Keadilan (Fairness): kondisi dimana kebijakan dan program diberlakukan secara adil kepada seluruh siapapun (tanpa diskriminatif) terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin.
  3. Akuntabilitas: kondisi dimana pejabat, lembaga dan organisasi publik di setiap arena bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya serta responsive terhadap publik.
  4. Transparansi: kondisi dimana keputusan yang diambil oleh pejabat publik, lembaga non-pemerintah serta lembaga bisnis di setiap arena dan sub-arena terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik.
  5. Efisiensi: kondisi dimana kebijakan dan program yang dijalankan telah menggunakan sumberdaya – manusia, keuangan dan waktu – secara optimal.
  6. Efektivitas: kondisi dimana tujuan kebijakan dan hasil program telah dicapai sesuai dengan yang tujuan yang diharapkan (yaitu merujuk pada mandat konstitusi - masyarakat yang cerdas, makmur, adil dan beradab - menjadi parameter utama).

D. Matriks IGI

Publikasi

Pengunjung

000867241