Cetak

Daftar Indikator IGI

A. Daftar Indikator IGI

No Kode Indikator Obyektif Penilaian Kuesioner Bobot

Pemerintah

      0.302

Partisipasi

      0.120
1 GIP1 Akomodasi usulan program kabupaten dalam hasil musrenbang provinsi     v 0.170
2 GIP2 Kualitas public hearing di DPRD dalam rangka pembahasan Perda non-APBD     v 0.156
3 G2P1 Kualitas Public Hearing Pembahasan RAPBD atau pembiayaan lain-lain     v 0.219
4 G3P1 Kualitas audiensi/interaksi Stakeholder dengan Gubernur     v 0.092
5 G4P1 Kualitas saluran Pengaduan Masyarakat dalam memperkuat fungsi Pengawasan DPRD     v 0.199
6 G4P2 Inisiatif DPRD dalam melibatkan masyarakat ketika menjalankan Fungsi Pengawasan     v 0.164

Keadilan (Fairness)

      0.189
7 G1F1 Pelembagaan upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan v     0.125
8 G2F1 Anggaran APBD untuk kesehatan (non belanja pegawai) perkapita (disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi). v     0.243
9 G2F2 Anggaran APBD untuk penanganan kemiskinan perkapita (disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi) v     0.228
10 G2F3 Anggaran APBD bidang pendidikan dibagi jumlah siswa sampai jenjang pendidikan 9 tahun (disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi) v     0.247
11 G3F1 Persamaan kesempatan audiensi/interaksi antara berbagai kelompok masyarakat dengan Gubernur     v 0.039
12 G4F1 Jangkauan DPRD dalam melakukan pengawasan pembangunan secara merata (tidak diskriminatif)     v 0.045

Akuntabilitas

      0.259
13 G1A1 Kesesuaian Target Capaian Prioritas RPJMD dengan Capaian Tahunan Pemerintah Provinsi dalam LKPJ v     0.342
14 G1A2 Rasio Realisasi pengesahan perda dibandingkan dengan jumlah rencana legislasi daerah (dalam %) v     0.129
15 G1A3 Rasio APBD Perubahan terhadap APBD Penetapan Tanpa Adanya Perubahan Asumsi Dasar v     0.105
16 G2A1 Ketepatan waktu dalam pengesahan Perda APBD v     0.190
17 G3A1 Rasio Belanja Hibah/Subsidi dan Bantuan Sosial terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal v     0.110
18 G4A1 Komitmen anggota DPRD memperjuangkan kepentingan/aspirasi publik     v 0.124

Transparansi

      0.190
19 G1T1 Kemudahan akses terhadap dokumen PERDA dan Peraturan Gubernur Non-APBD   v   0.172
20 G2T1 Kemudahan Akses Kelengkapan Dokumen APBD   v   0.175
21 G2T2 Kemudahan Akses Pertanggungjawaban APBD provinsi   v   0.182
22 G2T3 Kemudahan Akses Penggunaan Dana Aspirasi Anggota DPRD Provinsi   v   0.160
23 G3T1 Kualitas komunikasi gubernur dalam mengkoordinasi pembangunan     v 0.127
24 G4T1 Kemudahan akses kegiatan pengawasan DPRD Laporan Singkat, Risalah Rapat,Kunjungan Kerja Pembangunan Anggota DPRD   v   0.183

Efisiensi

      0.117
25 G1I1 Waktu Penerbitan Peraturan Gubernur tentang Implementasi PERDA v     0.167
26 G1I2 Rata-rata waktu penyelesaian Perda di DPRD dalam 1 tahun terakhir v     0.167
27 G2I1 Rasio Anggaran Belanja Pegawai (Langsung+Tidak Langsung) terhadap Total APBD v     0.463
28 G4I1 Rasio Total Budget DPRD terhadap Total APBD v     0.202

Efektivitas

      0.124
29 G1E1 Jumlah Perda Inisiatif v     0.059
30 G1E2 Regulasi tentang Perlindungan Lingkungan Hidup   v   0.084
31 G2E1 Tingkat Pertumbuhan PDRB/kapita v     0.082
32 G2E2 Tingkat kemiskinan v     0.182
33 G2E3 Tingkat Pengurangan pengangguran terbuka v     0.222
34 G2E4 Tingkat kesenjangan (gini ratio) v     0.169
35 G3E5 Prosentase perempuan di parlemen v     0.047
36 G3E1 Disparitas Pendapatan antar Kabupaten dalam Provinsi (Indeks Wiliamson) v     0.086
37 G4E1 Rasio Total APBD Realisasi terhadap Total APBD Perubahan v     0.069

Birokrasi

      0.323

Partisipasi

      0.095
38 B1P1 Ada tidaknya Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM) di Dispenda provinsi   v   0.207
39 B2P1 Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.   v   0.381
40 B2P2 Keberadaan dewan kesehatan, dewan pendidikan, dan dewan pengentasan kemiskinan.   v   0.169
41 B3P1 Ada tidaknya forum reguler antara pemerintah provinsi dan masyarakat untuk memperkuat iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi rakyat   v   0.242

Keadilan (Fairness)

      0.153
42 B1F1 Prosentase pejabat perempuan di eselon 2   v   0.070
43 B2F1 Persentase kelahiran yang dibantu medis (dokter dan bidan) terhadap total angka kelahiran v     0.329
44 B2F2 Pelayanan publik yang tidak diskriminatif terhadap kelompok-kelompok terpinggirkan (contoh: perempuan, fakir miskin, anak-anak, cacat, lansia, HIV/AIDS)     v 0.179
45 B2F3 Rasio lamanya sekolah anak laki-laki dan perempuan (mean years of schooling) v     0.251
46 B2F4 Kualitas Kelompok Kerja Pengarusutama-an Gender di Provinsi   v   0.097
47 B3F1 Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi tidak diskriminatif.     v 0.074

Akuntabilitas

      0.204
48 B2A1 Opini audit BPK terhadap APBD Provinsi   v   0.493
49 B3A1 Konsistensi kebijakan ekonomi birokrasi dengan kebijakan kelestarian lingkungan dan zoning kawasan ekonomi.     v 0.507

Transparansi

      0.217
50 B1T1 Akses terhadap dokumen Keuangan SKPD (RKA SKPD, RKA PPKD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD)   v   0.405
51 B3T1 Kemudahan akses terhadap regulasi tentang investasi di provinsi   v   0.595

Efisiensi

      0.160
52 B1I1 Rasio Belanja Aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) terhadap Realisasi PAD Provinsi v     0.241
53 B2I1 Rasio Anggaran untuk Belanja Aparatur (Langsung dan Tidak Langsung) terhadap Total Belanja Publik Provinsi v     0.386
54 B3I1 Pelayanan Untuk Pengurusan Investasi   v   0.378

Efektivitas

      0.172
55 B1E1 Persentase anggaran tahunan DPKD Provinsi terhadap realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) v     0.097
56 B2E1 Skor Human Development Index v     0.225
57 B2E2 Kualitas Air dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2010 dan 2011 v     0.405
58 B2E3 Kualitas Udara dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2010 dan 2011 v      
59 B2E4 Kualitas Tutupan Hutan 2010 dan 2011 v      
60 B3E1 Pertumbuhan investasi (investment growth) v     0.150
61 B3E2 Jumlah Proyek Investasi v     0.124

Masyarakat Sipil

      0.208

Partisipasi

      0.205
62 C1P1 Wadah keterlibatan masyarakat yang disediakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk advokasi dan monitoring.     v 0.309
63 C2P1 Pelibatan masyarakat oleh OMS dalam upaya pemberdayaan masyarakat.     v 0.691

Keadilan (Fairness)

      0.174
64 C1F1 Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan kelompok-kelompok rentan (contoh: perempuan, fakir miskin, anak-anak, cacat, lansia, HIV/AIDS) dalam kegiatan advokasi dan monitoring OMS.     v 0.618
65 C2F1 Variasi / lingkup isu-isu yang diadvokasi dan dimonitoring OMS     0.382

Akuntabilitas

      0.183
66 C1A1 Laporan program dan keuangan kelembagaan.     v 0.498
67 C2A1 Prosedur monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat.     v 0.502

Transparansi

      0.218
68 C1T1 Akses terhadap informasi kelembagaan dan kegiatan OMS     v 0.429
69 C2T1 Akses terhadap informasi program pemberdayaan masyarakat     v 0.571

Efisiensi

      0.114
70 C1I1 Efisiensi kegiatan advokasi dan monitoring OMS.     v 0.578
71 C1I2 Koordinasi antar OMS dalam kegiatan advokasi dan monitoring.     v 0.422

Efektivitas

      0.106
72 C1E1 Kontribusi OMS terhadap upaya pemberantasan korupsi.     v 0.271
73 C2E1 Kontribusi OMS terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.     v 0.377
74 C2E2 Kontribusi OMS terhadap upaya pemberdayaan kelompok-kelompok rentan (contoh: perempuan, fakir miskin, anak-anak, cacat, lansia, HIV/AIDS).     v 0.352

Masyarakat Ekonomi

      0.167

Partisipasi

      0.117
75 E1P1 Kualitas partisipasi dalam wadah pengambilan keputusan asosiasi.     v 0.383
76 E1P2 Keterlibatan asosiasi bisnis dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah     v 0.617

Keadilan (Fairness)

      0.171
77 E1F2 Kesempatan yang sama bagi anggota asosiasi dalam mendapatkan informasi, fasilitas dan mengikuti tender/proyek     v 0.320
78 E1F1 Perhatian sektor usaha terhadap tuntutan kesejahteraan buruh     v 0.324
79 E1F3 Pengakuan dan perlindungan hak-hak pekerja perempuan oleh masyarakat ekonomi     0.356

Akuntabilitas

      0.210
80 E1A1 Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan asosiasi bisnis     v 0.196
81 E2A1 Kepatuhan sektor usaha dalam membayar Pajak / retribusi     v 0.320
82 E2A2 Kepatuhan sektor usaha terhadap aturan dan prosedur pelaksanaan usaha     v 0.271
83 E3A1  Tanggung jawab dalam Pengelolaan CSR     v 0.213

Transparansi

      0.188
84 E1T1 Keterbukaan dalam menjalankan fungsi implementasi proyek pemerintah.     v 1.000

Efisiensi

      0.156
85 E1I1 Koordinasi antar asosiasi usaha dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah     v 0.321
86 E2I1 Penggunaan energi dan sumberdaya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan     v 0.679

Efektivitas

      0.159
87 E1E1 Kemampuan sektor usaha dalam menyelesaikan sengketa dengan masyarakat     v 0.092
88 E2E1 Kualitas Kemudahan berusaha dan iklim bisnis propinsi     v 0.164
89 E3E1  Tingkat penyerapan lapangan kerja atau jumlah lapangan kerja yang tercipta v     0.745

B. Cara Membaca Kode Indikator Indonesia Governance Index 2012

Untuk memudahkan pengidentifikasian maka setiap indikator diberi kode. Kode ini terdiri atas 4 karakter dengan ketentuan sbb:

  1. Karakter pertama (berupa huruf) menunjukkan Arena.
  2. Karakter kedua (berupa angka) menunjukkan Fungsi di dalam arena.
  3. Karakter ketiga (berupa huruf) menunjukkan Prinsip good governance.
  4. Karakter keempat (berupa angka) menunjukkan Urutan Indikator di dalam prinsip.
Arena Fungsi Prinsip
G = government 1=Kerangka Kebijakan

P = participation

F = fairness

A = accountability

T = transparency

I = efficiency

E = effectiveness

2= Penganggaran
3= Koordinasi Pembangunan
4= Pengawasan Pembangunan
B = bureacracy 1= Pengumpul Pendapatan Daerah (Revenue Collection)
2= Pelayanan Publik
3=Pengaturan Kegiatan Ekonomi
E = economic society 1 = Advokasi
2 = Pemberdayaan
C = civil society 1   = Upaya Perlindungan Kepentingan Seluruh Komponen Bisnis
2   = Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Usaha

Contoh:

  1. G1T1 merupakan indikator pertama di arena Government fungsi pertama (regulatory framework) di prinsip transparansi
  2. B2F1 merupakan indikator pertama di arena Bureacracy fungsi kedua (public service) untuk prinsip fairness

Publikasi

Pengunjung

000867244