Cetak

Metodologi

A. Pemilihan Indikator

Sesuai dengan tabel matriks di atas, indikator-indikator dibangun berdasarkan fungsi-fungsi dan otoritas pemerintahan provinsi serta relevansi terhadap isu-isu maupun proses-proses tata kelola pemerintahan. Setiap Indikator disertai justifikasi yang rinci. Pemilihan indikator melalui pertimbangan kriteria berikut ini:

  1. Signifikansi,
  2. Relevansi,
  3. Ketersediaan data,
  4. Kekuatan pembeda, dan
  5. Persamaan untuk dapat diukur di seluruh provinsi,

Seluruh indikator yang telah dipilih dikaji-ulang oleh para ahli dari empat arena yang diukur serta beberapa ahli di bidang statistik, tata kelola pemerintahan, metodologi penelitian serta akademisi yang telah melakukan reivew kritis terhadap desain dan metodologi IGI secara keseluruhan. Untuk memastikan kekuatan desain dan metodologi IGI, seorang analis internasional juga terlibat secara intensif untuk melakukan kaji-ulang final.

B. Struktur IGI

C. Menentukan Bobot Arena, Prinsip dan Indikator

Kita ketahui bahwa berbagai arena, prinsip dan indikator yang digunakan dalam IGI mempunyai tingkat kontribusi yang berbeda-beda terhadap terciptanya tata kelola permerintahan yang baik. Oleh karena itu, salah satu tahap sangat penting sebelum arena, prinsip dan indikator ini dapat digunakan dalam mengukur kinerja tata kelola pemerintahan provinsi adalah menentukan bobot masing-masing arena, prinsip dan indikator tersebut. Dalam hal ini metode pembobotan yang digunakan adalah AHP (Analytical Hierarchy Procedures).

Analytical Hierarchy Procedures (AHP) adalah suatu metoda matematis/statistis yang diawali judgment dari para ahli (Well-informed Persons) terhadap kontribusi setiap arena, prinsip dan indikator. Melalui proses pair-ways comparison setiap arena, prinsip dan indikator diperbandingkan satu dengan yang lain. Perbandingan ini kemudian diolah secara matematis/statistis untuk menghasilkan bobot.

Metode ini mempercayakan sepenuhnya pembobotan kepada penilaian para ahli. Para ahli di sini merupakan narasumber yang dipilih melalui kritiria yang sangat ketat terkait dengan pengetahuan dan pengalamannya. Dengan demikian, para ahli ini berasal dari akademisi, pejabat pemerintah, aktivis/pekerja LSM, pelaku bisnis dan individu-individu lainnya yang terkait.

Bobot arena, prinsip dan indikator dihitung dengan pendekatan Analytical Hierarchy Procedure (AHP). Dengan pendekatan AHP, data persepsi 27 responden ahli diolah dengan software Expert Choice 11, untuk menghasilkan bobot di setiap arena, prinsip dan indikator. Data diperoleh dengan metode wawancara individual langsung dengan menggunakan kuesioner serta dukungan show card hirarki arena, prinsip dan indikator sebagai instrumennya.

Pembobotan dengan pendekatan AHP menunjukkan kestabilan konstruksi model hirarki yang dibangun berdsarkan arena, prinsip dan indikator. Hal tersebut ditunjukkan oleh derajat inkosistensi model sebesar 0,1%. Hasil pembobotan menunjukkan arena birokrasi memiliki peran paling besar (0,323) dibandingkan arena pemerintah (0,302), masyarakat sipil (0,208) dan masyarakat ekonomi (0,167). Hasil pembobotan enam prinsip pada masing-masing arena menunjukkan prinsip transparansi dan akuntabilitas lebih penting dibandingkan prinsip lainnya.

Bobot Prinsip Untuk Setiap Arena

D. Tipe dan Sumber Data

IGI dihasilkan dari komposit dua tipe data, yaitu data obyektif (sekunder) dan data persepsi/subyektif (primer). Data obyektif terdiri dari berbagai dokumen resmi dan terpublikasi, seperti data statistik, APBD, RPJMD, RKA, LKPJ, PPUAS/KUA, Dalam Angka, catatan-catatan kegiatan dan sebagainya. Sementara itu, data persepsi diperoleh dari narasumber yang dipilih melalui kriteria ketat yang berkenaan dengan keahlian maupun memiliki informasi yang luas terkait indikator-indikator yang diukur serta melalui penilaian langsung setiap peneliti di provinsi berdasarkan kajian yang obyektif. Kedua jenis data tersebut saling melengkapi sehingga dapat memperkuat kualitas data IGI. Lokasi Data IGI

E. Proses Data Menjadi Indeks

F. Skala Indeks

Skala penilaian IGI berkisar dari angka 1 (sangat buruk) sampai dengan angka 10 (sangat baik). Secara lebih rinci, kisaran skala ini digambarkan di bawah ini.

Cetak

Konseptual

A. Definisi Tata Kelola Pemerintahan

Indonesia Governance Index mendefinisikan tata kelola pemerintahan sebagai proses memformulasi dan melaksanakan kebijakan, peraturan serta prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi antara eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (bisnis).

Berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan di atas, secara operasional, terdapat 4 (empat) arena tata kelola, yaitu 1) pemerintah (political-office/pejabat politik); 2) Birokrasi; 3) Masyarakat Sipil; 4) Masyarakat Ekonomi. Empat arena ini memiliki fungsi dan kinerja yang secara kolektif menentukan kualitas tata kelola di setiap provinsi.

B. Arena Tata Kelola Menurut IGI

IGI mengukur empat arena utama yang terlibat dalam formulasi serta implementasi kebijakan atau apa yang sering disebut sebagai ‘governance’. Empat arena ini adalah Pemerintah (mencakup eksekutif dan legislatif), Birokrasi, Masyarakat Sipil dan Masyarakat Ekonomi. Setiap arena dimaknai sebagai memiliki kerangka logika yang serupa yang kemudian peran masing-masing dalam praktik-praktik tata kelola diidentifikasi. Berikut adalah cakupan definisi tiap arena:

  1. Pemerintah adalah badan pembuat kebijakan yang mencakup eksektif dan legislative. Eksekutif merujuk pada Gubernur dan Wakil Gubernur yang memiliki otoritas yang bertumpang-tindih dengan Badan Legislatif (DPRD) dalam hal membuat kerangka kebijakan serta penganggaran di tingkat provinsi. Namun demikian, Gubernur juga sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk memerintah dan mengkoordinasikan pembangunan. Di sisi lain, DPRD memiliki hak-hak eksklusif untuk mengawasi proses pembangunan yang dijalankan oleh eksekutif dan birokrasi.
  2. Birokrasi merupakan pelaksana kebijakan yang memiliki peran melayani maupun sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini Birokrasi termasuk Sekretariat Daerah dan Kantor Dinas-dinas di tingkat provinsi. Di antara banyaknya fungsi penting birokrasi, fungsi-fungsi utama yang akan diukur dalam studi ini adalah fungsi pelayanan publik, fungsi sebagai pengumpul pendapatan daerah (revenue collection) dan fungsi pengaturan ekonomi daerah.
  3. Masyarakat Sipil terdiri dari organisasi, asosiasi, yayasan, forum (formal dan informal), serikat buruh, asosiasi professional dan lembaga pendidikan maupun riset yang bersifat non-pemerintah dan non-profit. Di antara banyaknya fungsi masyarakat sipil, Kemitraan mempertimbangkan fungsi-fungsi utama yang akan diukur adalah fungsi advokasi kebijakan publik serta fungsi pemberdayaan sebagai fungsi yang paling penting.
  4. Masyarakat Ekonomi mencakup entitas bisnis dan asosiasi yang bertujuan mencari keuntungan (profit). Fungsi-fungsi utama yang diukur adalah kemampuan mereka dalam mendorong iklim bisnis yang lebih baik serta pada saat bersamaan memiliki upaya dalam melindungi kepentingan bisnis melalui kegiatan ekonomi dan produksi mereka.

C. Prinsip

Dari berbagai macam prinsip untuk mengukur tata kelola (governance), 6 (enam) prinsip yang Kemitraan anggap paling sesuai dengan kondisi sosial-politik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Partisipasi: tingkat keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses pembuatan kebijakan dalam setiap arena dan sub-arena.
  2. Keadilan (Fairness): kondisi dimana kebijakan dan program diberlakukan secara adil kepada seluruh siapapun (tanpa diskriminatif) terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin.
  3. Akuntabilitas: kondisi dimana pejabat, lembaga dan organisasi publik di setiap arena bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya serta responsive terhadap publik.
  4. Transparansi: kondisi dimana keputusan yang diambil oleh pejabat publik, lembaga non-pemerintah serta lembaga bisnis di setiap arena dan sub-arena terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik.
  5. Efisiensi: kondisi dimana kebijakan dan program yang dijalankan telah menggunakan sumberdaya – manusia, keuangan dan waktu – secara optimal.
  6. Efektivitas: kondisi dimana tujuan kebijakan dan hasil program telah dicapai sesuai dengan yang tujuan yang diharapkan (yaitu merujuk pada mandat konstitusi - masyarakat yang cerdas, makmur, adil dan beradab - menjadi parameter utama).

D. Matriks IGI

Publikasi

Pengunjung

000860897