Cetak

FAQ

Frequently Asked Question (FAQ) Indonesia Governance Index

Apakah Indonesia Governance Index (IGI)?

IGI merupakan indeks komposit yang mengukur tata kelola pemerintahan lokal berdasarkan peringkat kriteria-kriteria obyektif yang terukur. IGI memiliki 89 indikator (actionable indicators) tata kelola pemerintahan yang memberikan petunjuk kepada pemerintah lokal maupun stakeholder mengenai apa yang perlu diperbaiki. IGI yang pertama kali dikenalkan pada tahun 2009, merupakan inisiatif Partnership for Governance Reform (Kemitraan).

 

Apa definisi Governance yang digunakan oleh IGI?

IGI mendefinisikan governance atau tata kelola pemerintahan sebagai proses formulasi dan implementasi peraturan melalui interaksi antara negara, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi.

 

Apa informasi yang dapat diperoleh dari IGI?

IGI memberikan informasi tentang

  1.  Profil kinerja tata kelola pemerintahan (governance) setiap provinsi
  2.  Ranking kinerja tata kelola seluruh provinsi (secara umum)
  3.  Ranking tata kelola provinsi berdasarkan arena pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi
  4. Kumpulan data yang kaya terkait keempat arena tata kelola

 

Bagaimana IGI dihasilkan?

IGI dihasilkan melalui suatu proses yang cukup kompleks dimana, dengan metodologi yang ketat, berbagai macam data digunakan untuk menghasilkan suatu angka penilaian yang mencerminkan kinerja atau kualitas tata kelola pemerintahan provinsi.  Melalui berbagai prosedur dan teknik transformasi matematis dan statistik, ketiga macam data mentah yang berbeda ini diubah menjadi skor mentah yang seragam untuk semua indikator dengan rentang 1 sampai dengan 10. Skor setiap indikator tersebut kemudian diagregasi dengan memasukkan setiap bobot masing-masing indikator untuk menghasilkan indeks.  Bobot setiap indikator didapatkan dari proses terpisah menggunakan Analytical Hierarchy Procedure. Langkah-langkah dari data mentah sampai keluarnya indeks dapat digambarkan sebagai berikut.

 

Apa keunikan IGI dibandingkan dengan indeks yang lain?

  1. Menggunakan banyak actionable indicator atau indikator-indikator yang segera/langsung menunjukkan tindakan atau kebijakan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi. Sebagai contoh, di arena birokrasi, skor prinsip transparansi. Jika skornya rendah dan provinsi A ingin memperbaikinya, maka kalangan birokrasi tinggal melihat indikator-indikator mana yang menyumbang buruknya skor transparansi. Misalnya kemudahan akses dokumen APBD, RKA dan sebagainya. Secara konkrit, mereka dapat memperbaiki skor indikator ini dengan mempermudah prosedur akses publik.
  2.  IGI memiliki korelasi yang tinggi dengan beberapa alat ukur seperti HDI, Tingkat Kemiskinan dan beberapa indikator ekonomi seperti Pendapatan Per Kapita dan Tingkat Pengangguran. Hal ini merupakan validasi silang terhadap kekuatan metodologi dan akurasi data IGI.
  3. Berbeda dengan indeks yang hanya berbasis pada persepsi, IGI menggunakan data objektif dan persepsi. IGI juga menggunakan data yang diperoleh langsung melalui uji akses terutama kemudahan akses publik terhadap dokumen-dokumen resmi.

 

Bagaimana kerangka konseptual IGI?

Secara ringkas kerangka konseptual IGI adalah mengukur empat arena tata kelola melalui kinerja masing-masing dalam fungsi-fungsinya yang fundamental. Fungsi-fungsi ini diturunkan dalam sejumlah indikator yang kemudian dinilai berdasarkan enam prinsip tata kelola yang baik. Kerangka ini dapat digambarkan dalam matriks sebagai berikut:

ARENA & FUNGSI

Prinsip

Partisipasi

Keadilan

Akuntabilitas

Transparansi

Efisiensi

Efektivitas

PEMERINTAH

  Kerangka Kebijakan

  Alokasi Anggaran

  Koordinasi Pembangunan

  Pengawasan Pembangunan

           

BIROKRASI

  Pendapatan Daerah

  Pelayanan Publik

  Pengatur Kegiatan Ekonomi

           

MASYARAKAT SIPIL

  Advokasi

  Pemberdayaan

           

MASYARAKAT EKONOMI

  Perlindungan Kepentingan Bisnis

  Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Bisnis

           

 

Bagaimana konseptual IGI dibangun?

Kerangka konseptual IGI dibangun melalui proses yang cukup panjang, yaitu sebagai berikut:

  • Pemetaan studi-studi, evaluasi, dan pengukuran-pengukuran yang telah ada terkait tata kelola (di Indonesia maupun internasional)
  • Konsultasi secara intensif dan ekstensif dengan para ahli, pemangku kepentingan dan penerima manfaat dari segi substantif maupun isu-isu metodologi.
  • Diskusi-diskusi panjang dan intensif di dalam tim terdiri dari para ahli dan akademisi

 

Bagaimana pemilihan indikator untuk mengukur kinerja tata kelola?

Tentu saja pemilihan indikator ini akan selalu menimbulkan pertanyaan mengapa indikator tertentu yang digunakan sementara yang lain tidak. Untuk mengatasi hal ini, maka strukturisasi indikator dilakukan melalui kategorisasi indikator-indikator dan menempatkan indikator-indikator yang relevan ke dalam hierarchy of significance, sehingga pada akhirnya akan didapat sejumlah kecil indikator yang memiliki kemampuan penjelas yang kuat dan discriminating power yang tinggi sehingga tidak ada tumpang tindih antar satu indikator dengan indikator lain, atau terjadi repetisi maupun triangulasi yang tidak perlu.

Singkatnya, tema dan indikator dipilih secara hati-hati dengan kriteria sebagai berikut:

  •  Signifikansi
  •  Relevansi
  •  Ketersediaan data
  •  Kesamaan di seluruh provinsi (commonality)

 

Bagaimana kinerja antar arena dan antar prinsip dalam arena berbeda bisa dibandingkan bila masing-masing memiliki indikator-indikator yang berbeda?

Sudah tentu setiap arena memiliki fungsi yang berbeda. IGI mengukur seberapa baik setiap arena menjalankan fungsi masing-masing tersebut. Dengan kata lain, IGI melihat seberapa partisipatif, transparan, adil, akuntabel, efisien dan efektif setiap arena dalam menjalankan fungsinya.  Sebagai contoh, sah bila kita bertanya apakah birokrasi menjalankan fungsinya dengan baik.  Sah pula bila kita bertanya apakah pemerintah (political office) juga menjalankan fungsinya dengan baik.  Dari pertanyaan di atas kita akan mendapatkan jawaban, misalnya, birokrasi sudah berfungsi cukup baik sedangkan political office masih kurang baik.  Atau sebaliknya.  Inilah perbandingan yang di dapat dari IGI. 

Barangkali analogi dengan prestasi akademik dapat membantu.  Kita dapat membandingkan prestasi akademiki dua orang yang berbeda walaupun mereka kuliah di jurusan yang berbeda.  Yang kita perbandingkan bukan konten jurusannya, tapi bagaimana kinerja mereka secara akademik.  Seorang mahasiswa di jurusan Ekonomi yang memiliki IPK 3.9, misalnya, jelas secara akademiki memiliki kinerja akademik yang lebih baik disbanding mahasiswa lain di jurusan Manajemen yang memiliki IPK hanya 2.7.  Tentunya mereka dinilai dengan indikator-indikator (nilai ujian mata kuliah) yang berbeda.

 

Bagaimana membobot Arena, Prinsip dan Indikator IGI?

Pembobotan bertujuan untuk menentukan kontribusi setiap indikator, prinsip, dan arena kepada kinerja tata kelola.  Secara intuitif kita tahu bahwa tiap-tiap arena memiliki sumbangan atau tingkat kepentingan yang berbeda.  Namun tidak ada panduan teoritis maupun empiris yang secara apriori bisa digunakan.  Tingkat perbedaan ini harus ditetapkan dengan suatu metode tertentu.  Dalam IGI metode pembobobtan yang dipilih dan dianggap paling sesuai karena pertimbangan kerangka konseptual maupun struktur IGI adalah AHP (Analytical Hierarchy Procedure). Metode pembobotan ini mempercayakan kepada penilaian para ahli yang telah memenuhi kriteria tertentu. Para ahli ini membandingkan setiap indicator, prinsip, dan arena secara sepasang-demi sepasang (pairwise comparison)  dan setiap kali menilai mana yang lebih penting dan seberapa lebih penting suatu indikator/prinsip/arena dengan disbanding yang lain.  Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan judgment psikologis, perhitungan matematis, dan pengolahan statistik yang cukup rumit untuk menghasilkan bobot. 

 

Berapa Besar Bobot Arena dan Prinsip IGI?

Arena dan Prinsip IGI memiliki bobot yang berbeda satu dengan yang lain. Arena Pemerintah dan Birokrasi merupakan arena dengan bobot tertinggi. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas merupakan prinsip yang memiliki bobot tertinggi di seluruh arena yang diukur oleh IGI. Bobot IGI ditunjukkan oleh grafik berikut ini.

 

Representasi WIP?

Kriteria  WIP dibuat untuk memastikan keterwakilan dari setiap arena. Oleh karena itu, responden yang dituju adalah orang yang benar-benar memahami isu. Bila orang yang dituju tidak dapat hadir, maka wakil yang ditunjuk haruslah orang yang memahami isu tersebut.

Responden

Kriteria Responden

Birokrat

(11 orang)

 

1.       Sekretaris Daerah

2.       Kepala Bappeda

3.       Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan

4.       Kadis Kesehatan

5.       Kadis PU

6.       Kadis Sosial

7.       Kesbanglinmas

8.       BKPMD

9.       Dispenda

10.   Kantor Pajak

11.   Disnaker

DPRD

(5 orang)

 

1.       Komisi A (Bidang Pemerintahan)

2.       Komisi B (Bidang ekonomi dan keuangan)

3.       Komisi C (Pembangunan)

4.       Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)

5.       Sekretariat DPRD

6.       Khusus untuk Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat

CSO activist

(5 orang)

 

1.       Terlibat dalam advokasi dan/atau pemberdayaan masyarakat

2.       Pengambil keputusan dalam CSO (direktur/manajer program)

3.       Lembaga aktif di atas 3 tahun (diutamakan memiliki laporan tahunan)

4.       Berbasis dan bekerja di tingkat provinsi bersangkutan

Economic Society

(4 orang)

1.       KADINDA Prov. (Pengurus Inti: Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang)

2.       Gapensi Prov. (Pengurus Inti: Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang)

3.       HIPMI Prov. (Pengurus Inti: Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang)

4.       Asosiasi Bisnis Lain-lain setempat (Pengurus Inti: Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang)

Akademisi

(5 orang)

 

1.       Berasal dari universitas ternama di provinsi bersangkutan, atau bila tidak ada di provinsi terdekat

2.       Pengajar Senior di bidang yang terkait dengan governance (misal: Ilmu  Hukum, Politik dan Sosial, Ekonomi, Studi Pembangunan)

Buruh

(1 orang)

1.       Pengurus Inti organisasi buruh

Wartawan

(5 orang)

2.       Redaktur/Wartawan Senior di media cetak, dan elektronik

3.       Selama 2 tahun terakhir sedang atau pernah bertugas di desk pemerintahan, DPRD atau ekonomi

4.       Mewakili keragaman media cetak dan elektronik

     

 

Bagaimana membaca IGI?

Ada dua cara untuk memaknai suatu angka indeks dalam IGI. Pertama secara normatif, yaitu angka tersebut dilihat posisinya dalam skala 1-10 dengan nilai tengah 5,50. Capaian suatu provinsi dalam arena, prinsip maupun indikator tertentu dapat dimaknai mengikuti skala ini. Dengan demikian, capaian sekitar 5,50 (tepatnya antara 4,86 – 6,14) adalah capaian yang sedang-sedang saja; capaian di atas 3,57 sampai dengan 4,86 adalah cenderung buruk; sedangkan di atas 6,14 sampai dengan 7,43 adalah capaian yang cenderung baik. 

Makna kedua adalah makna relatif. Di sini, angka capaian suatu provinsi dalam arena, prinsip maupun indikator tertentu dilihat dalam posisi relatifnya terhadap capaian provinsi yang lain. Dalam hal ini, kita bisa berbicara provinsi yang mana yang memiliki capaian lebih baik maupun lebih buruk dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Nilai keseluruhan IGI disumbang oleh nilai-nilai masing-masing arena sesuai bobot kontribusinya. Nilai arena disumbang oleh nilai di 6 prinsipnya dengan setiap prinsip memiliki bobot kontribusi yang berbeda-beda. Nilai prinsip disumbang oleh indikator-indikator pengukurnya yang juga sesuai bobot masing-masing indikator. Dengan demikian bila ingin melihat mengapa suatu prinsip itu tinggi atau rendah maka harus dilihat indikator-indikator apa saja yang menyumbang pada nilai prinsip yang tinggi atau rendah itu. Demikian juga bila ingin melihat nilai arena harus melihat nilai prinsip-prinsipnya.

Sebagai contoh:

Nilai Arena Pemerintah Prinsip Keadilan 3,47 disumbang oleh nilai indikator-indikator sebagai berikut:

Kode

Indikator

Bobot

Skor

G1F1

Pelembagaan upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan

0.125

10,00

G2F1

Anggaran APBD untuk kesehatan (non belanja pegawai) perkapita (disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi).

0.243

2,75

G2F2

Anggaran APBD untuk penanganan kemiskinan perkapita (disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi)

0.228

2,70

G2F3

Anggaran APBD bidang pendidikan dibagi jumlah siswa sampai jenjang pendidikan 9 tahun (disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi)

0.247

1,93

G3F1

Persamaan kesempatan audiensi/interaksi antara berbagai kelompok masyarakat dengan Gubernur

0.039

6,40

G4F1

Jangkauan DPRD dalam melakukan pengawasan pembangunan secara merata (tidak diskriminatif)

0.045

4,60

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa nilai 10,00 di indikator G1F1 serta nilai 6,40 di indikator G3F1 tidak cukup  secara signifikan mampu mengangkat nilai prinsip karena faktor kontribusi dalam bentuk bobot yang lebih kecil daripada bobot indikator-indikator lain yang memperoleh nilai rendah. Indikator-indikator yang memiliki bobot besar sangat berpengaruh untuk menaikkan maupun menurunkan nilai prinsip. 

 

Apa manfaat IGI bagi stakeholders?

Hasil IGI dapat digunakan oleh bermacam pemangku kepentingan,baik pemerintah maupun non pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan IGI sebagai cermin kinerja dan referensi  untuk proses-proses perencanaan pembangunan. Masyarakat Sipil dapat menggunakannya sebagai referensi ketika ingin terlibat dalam proses-proses pemerintahan (evidence-based advocacy) serta Akademisi dapat menggunakan sebagai referensi untuk mengajar dalam kelas. Sementara itu, IGI juga memberikan cermin pada masing-masing arena terkait kinerja tata kelola internal mereka sendiri. Berikut beberapa contoh pemanfaatan oleh PGI 2008 oleh beberapa stakeholder nasional maupun internasional:

  • Telah digunakan oleh UKP4 sebagai kriteria “good governance” untuk memilih provinsi pilot pelaksanaan REDD+ dalam kerangka Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia.
  •  Telah digunakan sebagai model di Senegal and Morocco untuk membangun sistem monitoring kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya pada metode pengumpulan data. Untuk keperluan ini,  indikator-indikator PGI 2008 telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Perancis oleh UNDP Oslo Governance Centre.
  •  Akademisi maupun beberapa lembaga penelitian telah menggunakannya sebagai acuan untuk menulis artikel/jurnal maupun mengajar dalam kelas.

 

Mengapa anggaran pendidikan diukur di level provinsi padahal pendidikan yang menjadi tanggung jawab provinsi hanyalah pendidikan luar sekolah (SLB) sehingga kemungkinan besar itu wajar saja per siswanya kecil? Kebanyakan sudah ada bantuan lain mis dari BOS, jadi ada kecenderungan provinsi juga tidak sepenuhnya paham apa yang harus dilakukan maupun dibantu.

Berikut adalah alasan-alasannya:

  • Berdasarkan temuan dari studi lain, beberapa kabupaten/kota sudah menganggarkan lebih dari 20% (bahkan ada yang sudah 45%), namun anggaran tersebut sebagian besar habis untuk membayar tenaga guru ataupun operasional sehingga minim sekali untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas pendidikan lainnya. Oleh karena itu penting didorong agar pemerintah provinsi juga membantu meskipun kewenangan utama tetap ada pada kabupaten/kota.
  •  Lingkup BOS hanya untuk biaya operasional sehingga untuk peningkatan kualitas pendidikan, seperti perbaikan kurikulum, alat bantu belajar, dsb tidak tercakup dalam skema BOS.
  • Bila benar pendidikan hanya merupakan tanggungjawab kabupaten/kota maka mengapa dalam RPJMD maupun LKPJ provinsi pada umumnya selalu mencantumkan maupun klaim indikator capaian kinerja pendidikan pada semua tingkatan dari PAUD-SMA/SMK termasuk Madrasah? Ini temuan dari hasil menelaah indikator G1A1 (kesesuaian antara RPJMD dengan LKPJ)
  •  Indikator yang ada hanya merupakan sinyal simulasi saja karena pembagi jumlah siswa hanya pada program WAJAR 9 tahun yang harus merupakan tanggungjawab penuh pemerintah. Bayangkan bila dibagi 12 tahun, anggaran akan jauh lebih kecil lagi.
  • Dengan pola pendanaan pendidikan yang ada, di mana provinsi hanya memberikan sumbangan yang sedikit sekali sulit dibayangkan pendidikan di suatu daerah akan berkembang, mencapai target “education for all” (tujuan MDG), apalagi memiliki mutu yang tinggi.  Ini pula alasan mengapa variasi dana pendidikan provinsi demikian beragam padahal tupoksi provinsi sama.

 

Mengapa indikator untuk mengukur masyarakat sipil dan ekonomi jauh berbeda dengan yg PGI 2008?

Pembelajaran dari PGI 2008 :

  1. Bila ingin memperbandingkan kedua arena ini dengan Pemerintah dan Birokrasi maka indikator-indikator dalam arena masyarakat sipil dan ekonomi yang ada di PGI 2008 sangat minim. Hal ini dikarenakan penekanan utama pada pemilihan indikator bersumber dari data obyektif sementara ketersediaan data obyektif untuk mengukur arena non-pemerintah ini sangat terbatas dan tidak dapat diperbandingkan di seluruh provinsi.
  2.  IGI kali ini juga menambahkan fungsi karena mengikuti perkembangan bahwa masyarakat sipil tidak hanya memiliki fungsi advokasi namun juga pemberdayaan masyarakat yang saat ini sedang marak.
  3. Dalam masyarakat ekonomi juga ditambah fungsi-fungsi terutama untuk mendorong ekonomi lokal maupun pertumbuhan investasi.

 

Mengapa indikator di Masyarakat Sipil tidak ada yang diukur dengan data objektif?

  1. Pengalaman PGI 2008 menunjukkan bahwa penentuan kriteria untuk data obyektif pun tidak bisa semua terpenuhi oleh setiap provinsi sehingga rentan bias pengukuran akibat dari variasi yang besar terhadap LSM di setiap provinsi dari segi karakter, jenis kegiatan, cakupan, dsb sehingga banyak kasus missing data yang mempengaruhi proses statistik. Terlebih lagi, ketika kita hanya memilih beberapa LSM sebagai representasi dari berbagai elemen masyarakat sipil, kita memvonis satu kinerja beberapa LSM, konsekuensinya LSM yang lain juga tervonis. Ini kemudian mempertanyakan segi “fairness”nya. Misalnya, beberapa LSM yang telah masuk kriteria untuk diukur ternyata tidak mempublikasi laporan tahunan. Namun LSM-LSM yang bukan obyek pengukuran ternyata ada yang mempublikasi laporan tahunan otomatis akan turut tervonis juga, dst. Sehingga diputuskan untuk menggunakan data persepsi untuk menangkap sinyal gambaran besar kinerja masyarakat sipil.
  2. Sifat sumber data obyektif yang ada di arena non pemerintah juga berbeda dengan karakteristik data institusi negara yang ketersediaan data/dokumennya mencerminkan arena sebagai satu kesatuan institusi. Sementara itu, sumber data obyektif untuk non-pemerintah lebih dari satu sehingga konsekuensinya obyek yang akan diukur harus memiliki kriteria yang sama di seluruh provinsi sehingga bisa diperbandingkan. Misalnya, bila LSM maka LSM yang mana, yang memenuhi kriteria apa saja yang akan menjadi obyek pengukuran?

 

Mengapa skor prinsip di arena masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil cenderung sama? Cara penghitungannya seperti apa?

Indikator di masyarakat sipil dan ekonomi keseluruhan adalah data persepsi. Dan ketika didapatkan jawaban dari seluruh WIP, diambil mediannya. Untuk IGI 2012, range median berkisar di 2.5-3 yang menyebabkan angka skor masyarakat sipil dan ekonomi cenderung sama. Tujuan mengambil median (nilai tengah) ketimbang nilai rata-rata adalah secara statistik, median akan menghasilkan indeks yang lebih stabil ketimbang nilai rata-rata.

 

Apa tolak ukur prinsip transparansi?

Tolak ukur transparansi disini adalah kelengkapan dokumen dan kemudahan akses. Standar kemudahan akses sesuai dengan standar IGI adalah dokumen dapat diakses secara lengkap dan dapat diunduh dari website. Website dipilih dikarenakan dua alasan:

  1. Mengoptimalisasi sumber daya yang sudah ada. Semua pemerintah provinsi telah memiliki website dan agar website ini berfungsi optimal, sudah seharusnya semua dokumen resmi dapat mudah diakses dan diunduh oleh publik.
  2. Murah. Untuk melakukan perubahan dari sisi transparansi, mengunduh dokumen ke website adalah hal yang paling bisa dicapai sehingga indikator ini menjadi actionable atau dalam kata lain, semua arena dapat melakukan perbaikan dengan cepat dan tidak memerlukan biaya tambahan besar.

Publikasi

Pengunjung

000860906