partnership governance index

Indikator Pemerintahan

Daftar Indikator

No	Kode	Deskripsi
1	G1P1	Rata-rata Usulan program Kabupaten yg terakomodasi dlm Materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi
2	G1P2	Kualitas public hearing di DPRD dalam rangka pembahasan Peraturan Daerah (Perda) provinsi
3	G2P1	Kualitas public hearing pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
4	G3P1	Rapat Koordinasi Pembangunan antara Gubernur & Para Bupati yg Terjadwal secara Rutin
5	G3P2	Rapat Koordinasi Pembangunan antara Gubernur dg Stakeholders yg Terjadwal Secara Rutin
6	G2F1	Anggaran AP8D utk kesehatan (non belanja pegawai) perkapita dibagi indeks kemahalan
7	G2F2	Anggaran APBD untuk penanganan kemiskinan perkapita terhadap indeks kemahalan
8	G2F3	Anggaran APBD bidang pendidikan per siswa terhadap indeks kemahalan
9	G3F1	Tingkat diskriminasi koordinasi gubernur terhadap kabupaten/kota
10	G1A1	Kesesuaian Prioritas Pembangunan di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terhadap RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
11	G1A2	Realisasi Pengesahan Perda (Peraturan Daerah) dibandingkan Jumlah Program Legisiasi Daerah
12	G1A3	Rasio APBD Perubahan terhadap APBD tanpa adanya perubahan asumsi dasar dll
13	G2A1	Ketepatan waktu Pengesahan Perda APBD
14	G3A1	Tingkat penggunaan fungsi-fungsi kontrol DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terhadap Gubernur
15	G3A2	Laporan hasil kunjungan kerja gubernur
16	G3A3	Laporan hasil kunjungan kerja anggota DPRD
17	G1T1	Ada tidaknya publikasi PERDA dan PerGub (Peraturan Gubernur) yang bisa diakses secara lengkap melalui website
18	G2T1	Publikasi KUA (Kebijakan Umum anggaran), Nota Keuangan, dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) di website
19	G2T2	Publikasi APBD provinsi di website
20	G2T3	Publikasi Pergub APBD provinsi di website
21	G2T4	Publikasi pertanggungjawaban APBD di website
22	G3T1	Akses publik terhadap informasi hasil-hasil rapat koordinasi antara gubernur dengan Kabupaten/Kota
23	G3T2	Akses publik terhadap informasi hasil-hasil rapat koordinasi antara Gubernur dan DPRD
24	G1I1	Waktu Penerbitan Peraturan Gubernur ttg Implementasi PERDA
25	G1I2	Rata-rata waktu penyelesaian Perda di DPRD dalam 1 tahun terakhir
26	G2I1	Rasio Anggaran aparatur di belanja publik
27	G1E1	Jumlah Perda inisiatif per tahun
28	G2E1	Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Perkapita
29	G2E2	Tingkat Penduduk Miskin
30	G2E3	Tingkat Pengangguran Terbuka
31	G2E4	Tingkat Kesenjangan Pendapatan
32	G3E1	Ada tidaknya rumusan kesepakatan atau agenda kerja dari hasil rapat koordinasi Gubernur dengan bupati/walikota
33	G3E2	Ada tidaknya rumusan kesepakatan atau agenda kerja dari hasil rapat koordinasi Gubernur dengan DPRD
34	B1P1	Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM) dlm Dispenda provinsi
35	B2P1	Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
36	B2P2	Keberadaan dewan kesehatan, dewan pendidikan, dan dewan pengentasan kemiskinan.
37	B3P1	Keberadaan forum reguler antara Pemda dan masyarakat dalam rangka penguatan iklim investasi dll
38	B1F1	Ada tidaknya diskriminasi dalam pengenaan pajak
39	B2F1	Persentase kelahiran yang dibantu medis (dokter dan bidan) terhadap total angka kelahiran
40	B2F5	Besarnya anggaran penjaminan kredit untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
41	B3F1	Tingkat perlakuan non diskriminatif terhadap investor
42	B1A1	Opini audit BPK terhadap APBD Provinsi daiam aspek Revenue
43	B2A2	Opini audit BPK terhadap APBD Provinsi daiam aspek Expenditure
44	B3A1	Instrumen pengendalian oleh BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah)
45	B1T1	Akses masyarakat terhadap rincian penerimaan keuangan provinsi
46	B1T2	Publikasi neraca keuangan daerah.
47	B2T1	Akses terhadap informal tentang program dan layanan pemerintah di bidang pendidikan.
48	B3T1	Akses terhadap regulasi tentang investasi di Provinsi
49	B2I1	Rasio anggaran untuk belanja aparatur (overhead cost) terhadap belanja program provinsi
50	B3I1	Pelayanan untuk pengurusan investasi
51	B1E1	Persentase anggaran tahunan Dispenda Provinsi terhadap realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah)
52	B2E2	Skor Human Development Index
53	B3E1	Pertumbuhan Investasi
54	C1P1	Advokasi dalam proses perumusan Perda dan peraturan gubernur
55	C1P2	Tingkat monitoring masyarakat terhadap pelaksanaan tender proyek pemerintah
56	C1F1	Ada tidaknya diskriminasi isu dan sasaran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam melakukan advokasi
57	C1F2	Ada tidaknya diskriminasi isu sasaran media lokal dalam pemberitaan
58	C1A1	Ada tidaknya audit keuangan yang reguler untuk 3 LSM terbesar
59	C1A2	Keserasian antara program LSM dengan prioritas masalah (akuntabilitas program)
60	C1A3	Kesesuaian pemberitaan di media massa lokal dengan fakta lapangan
61	C1T1	Publikasi laporan keuangan tahunan 3 LSM terbesar
62	C1T2	Akses publik terhadap laporan tahunan 3 LSM terbesar
63	C1I1	Rasio biaya operasional terhadap biaya program
64	C1E1	Persepsi terhadap korupsi rendah
65	C1E2	Persepsi kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik
66	C1E3	Tingkat partisipasi politik perempuan
67	E1P1	Tingkat partisipasi peserta tender proyek fisik terhadap jumlah pengusaha yang memenuhi kualifikasi
68	E1P2	Berfungsinya forum jasa konstruksi
69	E1F1	Kesamaan kesempatan dalam mengikuti tender pemerintah bagi perusahaan yang memiliki kualifikasi yang sama
70	E1F2	Keberadaan praktik suap dalam pelelangan proyek pemerintah
71	E1A1	Kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilelang Pemerintah
72	E1A2	Kepatuhan perusahaan dalam aturan ketenagakerjaan dalam pelaksanaan proyek Pemerintah (UMP/Upah Minimum Provinsi)
73	E1T1	Akses masyarakat untuk melihat detil rancangan proyek
74	E1I1	Kesesuaian waktu penyelesaian proyek Pemerintah dengan waktu yang ditentukan
75	E1E1	Kesesuaian kualitas proyek Pemerintah dengan spesifikasinya